One of the exciting developments in political theory in the last decades is that the boundaries of the discipline gradually but vigorously expanded beyond “the West,” as evident in the rise of work that is often labeled “comparative.” Basic to this shift is the recognition that various thinkers, ideas, and contexts—usually marked as “non-Western”—have been peripheral to, and remain marginalized in, the discipline of political theory. However, the discipline’s framing of the “comparative” as the study of “non-Western political thought” tends (...) to take for granted the boundary between “West” and “non-West.” The primacy of this assumed correspondence between “comparative” and “non-Western” is most visible and problematic in the ongoing institutionalization of the “comparative turn.” I understand comparative political theory as an immanent critique of political theory: the discipline presents itself as global, but in practice it is too often confined to studying a few places, histories, and bodies of knowledge. The “comparative” calls for political theorists to more reliably study politics and power anywhere. To take “comparative” to mean the study of equivalent, coherent forms of “non-Western” otherness is to elide the historicity of “the Western” and the ways in which it has been made in relation to non-Europeans. (shrink)

Abstrak (Indonesian): Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat lebih jauh terhadap proses riset ilmiah dalam keilmuan Islam dari kacamata Program riset Imre Lakatos. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan atau library research yakni menelusuri tulisan-tulisan yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat baik berupa buku maupun artikel-artikel terbaru yang relevan. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Program riset ilmiah Imre lakatos merupakan hasil dari pengembangan pendahulunya yakni falsifikasi Popper dan revolusi Ilmiah Thomas Kuhn. Falsifikasi Popper dengan membuktikan kesalahan teori (...) dibantah oleh Kuhn dengan konsep paradigma dan revolusi ilmiah. Jika falsifikasi membuang teori yang terbukti kesalahannya maka revolusi ilmiah menjadikan paradigma lama (teori ter-falsifikasi) sebagai pijakan untuk menemukan kebenaran baru (paradigma baru) Riset Ilmiah ini memiliki tiga elemen penting: 1) hard-core, merupakan inti dari sebuah riset yang tidak bisa diganggu; 2) protective-belt, yang berusaha untuk melindungi hard-core supaya tidak tereliminasi: dan 3) a series of theory, yang memuat teori yang saling berkaitan dan akan melahirkan teori yang baru. Dalam keilmuan Islam juga berlaku peristiwa serupa, bedanya dalam keilmuan Islam sekompleks apa pun permasalahannya, hard-core tidak akan pernah bisa tergantikan. Berbeda dengan program riset Lakatos yang menyesuaikan dengan konteks permasalahan. Salah satu buah dari konsep Lakatos adalah hadirnya paradigma Integrasi-Interkoneksi yang digagas oleh Amin Abdullah di UIN Sunan Kalijaga. Tujuannya ingin menghubungkan ilmu agama dengan ilmu-ilmu lainnya tentu dengan melaksanakan riset-riset. Karena dalam Islam hard-core (Al-qur’an dan Hadist) berlaku selamanya untuk semua permasalahan hidup, maka sangat mungkin hard-core Islam di lakukan koneksi dengan ilmu lainnya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang akan datang. (shrink)

Ibn Sabʻīn, ʻAbd al-Ḥaqq ibn Ibrāhīm, 1216 or 17-1270; Sufism; Islamic philosophy.

Penelitian ini bertujuan untuk membantah pernyataan kaum materialisme yang cenderung menolak keberadaan jiwa sebagai dimensi yang penting bagi manusia khususnya yang berkaitan dengan pendidikan. Adapun latar belakang masalahnya adalah aliran materialism menyatakan bahwa realitas fisiklah yang hakiki dan kelompok ini juga menolak adanya realitas immateri. Dalam kaitannya dengan pendidikan fisiklah yang berperan secara total dalam proses abstraksi. Dengan pendidikan dimaksudkan dapat menjadikan manusia semakin baik dan mampu meningkatkan ekonomi yang lebih baik pula. Disamping itu, Pendidikan kaum borjuis disebut sebagai proses (...) produksi, yakni memproduksi pengetahuan, manusia yang bisa mereka gunakan dalam kehidupan kapitalisme. Tujuan pendidikan semacam ini akan mereduksi makna pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki manusia. Potensi ruhaniah manusia akan terlupakan dan tidak penting untuk dikembang dengan maksimal. Oleh karenanya penulis menyanggah argumen diatas menggunakan pemikiran Ikhwan AL-Shafa yang menyatakan bahwa pendidikan pada dasarnya adalah proses aktualisasi potensi-potensi jiwa yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta. Jika keberhasilan pendidikan materialisme diukur dengan berhasilnya seseorang dalam peningkatan kualitas sosial dan meningkatkan kualitas hidupnya sedangkan keberhasilan pendidikan menurut Ikhwan Al-Shafa adalah apabila manusia mampu mencerminkan akhlak yang mulia dan semakin dekat dengan tuhannya. Metode yang penulis gunakan dalam penelitan ini adalah metode deskriptif dan analaisis dengan mengacu pada sumber-sumber primer Rasail Ikhwan Al-Shafa dan sekunder yang terkait dengan penelitian ini. Kesimpulan penelitaian ini adalah pendidikan tidak bisa dilepaskan dengan aspek immateri berupa jiwa yang mana segala potensi yang terdapat pada manusia bersumber pada potensi jiwa, selain itu jiwa juga menjadi penggerak raga dalam melaksanakan setiap aktifitasnya. Dengan demikian, jiwalah yang menjadi dasar dalam pendidikan manusia bukan berbasis pada materi. (shrink)

The postmodern era can be defined as a period in which absolute truths are questioned, realities are differentiated and these differences make them-selves felt strongly in social, cultural, economic, religious, etc. areas, and tech-nology is at the centre of individual and social life. In this period, con-ventio-nal lifestyles, social and cultural values, and traditional understan-dings of religiosity are being reshaped as a reflection of the search for a new reality. However, artificial intelligence, which is rapidly developing as a result of (...) the change and transformation in technological possibilities, is tho-ught to feed concerns in the context of both the opportunities it offers and the threats it poses to human values. Therefore, it is of great importance to examine the relationship between religion, which plays an important role in shaping social life, and religiosity, which is its form of practice, and the level of anxiety arou-sed by artificial intelligence, which is becoming increasingly visible in all areas of our lives. In this framework, the aim of the research is to examine religio-sity and artificial intelligence anxiety in the postmodern period in terms of various variables and to reveal the relationship between these two concepts. The study, which used the relational survey model, one of the quantitative research methods, was carried out on 450 individuals between the ages of 17-49 residing in Polatlı district of Ankara province. The data obtained as a result of the research were analysed through SPSS 22.0 statistical software. As a result of the analyses, it was determined that the participants' levels of religio-sity and artificial intelligence anxiety in the postmodern period were above the medium level. At the same time, it has been revealed that the levels of religiosity in the postmodern period are sta-tistically significantly higher for women than men, for individuals between the ages of 17-29 than those in other age groups, for single people than mar-ried people, for students, salaried employees in the public sector and sala-ried employees in the private sector than housewives, for bachelor's, mas-ter's and doctorate graduates than pri-mary, secondary and high school graduates, and for those who are interested in technological products than those who are uninterested and moderately interested. According to the monthly income level, the level of knowledge about artificial intelligence and the frequency of following the developments related to artificial intelli-gence, it was determined that the religiosity levels of individuals in the postmodern period did not differ statistically significantly. In addition, it was determined that artificial intelligence anxiety levels of the participants differed significantly according to their gender and women had higher anxiety levels than men. Again, it was determined that those with low level of knowledge about artificial intelligence had statistically significantly hig-her levels of artificial intelligence anxiety than those with medium level of knowledge and those who never follow the developments related to artifi-cial intelligence and those who rarely follow the developments related to artificial intelligence were statistically significantly higher than those who frequently and always follow the developments related to artificial intelli-gence. Similarly, it was concluded that artificial intelligence anxiety did not differ statistically significantly according to age groups, marital status, oc-cupational type, educational level, monthly income and frequency of fol-lowing technological developments. (shrink)

A modified version of the SEIR model with the effects of vaccination and inter-state movement is proposed to simulate the spread of COVID-19 in Malaysia. A mathematical analysis of the proposed model was performed to derive the basic reproduction number. To enhance the model’s forecasting capabilities, the model parameters were estimated using the Nelder–Mead simplex method by fitting the model outputs to the observed data. Our results showed a good fit between the model outputs and available data, where the model (...) was then able to perform short-term predictions. In line with the rapid vaccination program, our model predicted that the COVID-19 cases in the country would decrease by the end of August. Furthermore, our findings indicated that relaxing travel restrictions from a highly vaccinated region to a low vaccinated region would result in an epidemic outbreak. (shrink)

The Democratic Party government, covering the period 1950-60, is seen as one of the most important stages on the road to democracy in Turkey. The Republican People’s Party, which ruled the country from the proclamation of the republic in 1923 to the end of World War II, found itself in opposition for the first time after the 1950 elections, and thus Turkish democracy was given a first chance to stand on its own feet. This work aims to read the era (...) through the eyes of French diplomats, giving an external and disinterested perspective on DP power and the Menderes government, a critical time in the history of Turkish democracy. The study is based on the thoughts and analysis about the DP’s representation of democracy and attitudes towards opposition from 1956 to the coup on May 27, 1960 written down by the 69th and 70th French ambassadors to Turkey, Jean Paul Garnier and Henry Spitzmuller. The reports that Garnier and Spitzmuller sent to Paris contain harsh criticism of the Menderes government for its authoritarian and anti-democratic practices and for its religious policies. These criticisms provide us with important clues about the ways in which the DP transformed the fundamental principles and policies of the Atatürk era. (shrink)

Peace is a universal ideal, but its political life is a great paradox: "peace" is the opposite of war, but it also enables war. If peace is the elimination of war, then what does it mean to wage war for the sake of peace? What does peace mean when some say that they are committed to it but that their enemies do not value it? Why is it that associating peace with other ideals, like justice, friendship, security, and law, does (...) little to distance peace from war? Although political theory has dealt extensively with most major concepts that today define "the political" it has paid relatively scant critical attention to peace, the very concept that is often said to be the major aim and ideal of humanity. In War for Peace, Murad Idris looks at the ways that peace has been treated across the writings of ten thinkers from ancient and modern political thought, from Plato to Immanuel Kant and Sayyid Qutb, to produce an original and striking account of what peace means and how it works. Idris argues that peace is parasitical in that the addition of other ideals into peace, such as law, security, and friendship, reduces it to consensus and actually facilitates war; it is provincial in that its universalized content reflects particularistic desires and fears, constructions of difference, and hierarchies within humanity; and it is polemical, in that its idealization is not only the product of antagonisms, but also enables hostility. War for Peace uncovers the basis of peace's moralities and the political functions of its idealizations, historically and into the present. This bold and ambitious book confronts readers with the impurity of peace as an ideal, and the pressing need to think beyond universal peace. (shrink)

Mission hospitals founded by American Board missionaries in the late Ottoman period set an unusual example within the broader framework of Ottoman provincial healthcare services. These hospitals provided free health services to many poor and needy patients irrespective of their ethnic and religious origins: most importantly, they had access to Muslims, unlike typical Catholic and Protestant missionary institutions which were only able to operate among the non-Muslim population of the empire. By these means, mission hospitals managed to gain the sympathy (...) of both the local population and Ottoman local officials. This study will focus on the historiography of mission hospitals and the fundamental debates surrounding these institutions under the rubric of two main headings. First, the study will set out a short historiography of mission hospitals, their typical modus operandi and the audiences they reached out to in technical terms. Then, from a theoretical perspective, the study will shed light on the underlying motivations of these mission hospitals along with Ottoman governmental attitudes toward these institutions. (shrink)

This article seeks to investigate the integration between political economy and religion offered in the forum Religion of Twenty (R20). The idea of R20 forum by Nahdlatul Ulama (NU) is one of the ideas to unite perceptions between countries and religions. It is based on the phenomenon of the global economy which has begun to be disrupted by conflicts and wars in several countries. Various wars by the superpowers have had implications for disrupting economic stability. Thus, the role of religion (...) in terms of world peace also contributes to the success of global economic stability. In further analysis, this article refers to Ibn Khaldun, Al-Ghazali, Adam Smith, David Ricardo, and John Stuart Mill’s political economy to answer how is the relationship between religion and world peace in economic development? And what role does the R20 forum play in integrating political economy and religion for global economic development? The findings in this article indicate that the sources of political economy in R20 are a means of integrating its patterns in line with the values and essence of religious teachings. (shrink)

On the development of competency and professionalism of teachers and education in Indonesia.

PurposeMāori culture is a central aspect inAotearoa/New Zealand's national identity. Beginning in the 1970s biculturalism saw the indigenous culture and values acknowledged and incorporated in wider public discourse and policy. The purpose of this paper is to investigate whether New Zealand's cyberspace accommodates Māori. It explores how the web space is influenced by biculturalism and in turn what an understanding of this web space can tell us about biculturalism inAotearoa.Design/methodology/approachA brief introduction to biculturalism in New Zealand provides the background to (...) the investigation of the country's web space. Recent access statistics enquire whether Māori are actually connected to the internet. The exploration of the structure of the internet is informed by newspaper articles and online documents relating to the development of two Māori specific second‐level domain name spaces. A word‐frequency analysis within a sample of 21 websites provides an overview into the use of the Māori language in cyberspace.FindingsThe paper shows that although Māori have the lowest access rate to the internet compared to other ethnic groups in New Zealand, their influence on the country's web space is nonetheless far‐reaching. Developments regarding Māori language uses over the last years are generally progressive. Māori culture and ongoing social changes are increasingly accommodated on the internet – Māori have been actively shaping the web space. However, these efforts do require the support and acceptance of the wider Internet community. The linguistic and structural developments taking place online since the mid 1990s were influenced by the bicultural thinking, public discourse and practice of the time.Originality/valueThis paper draws together the Māori success‐stories in their endeavour to assert their cultural needs in New Zealand's cyberspace. It highlights that the understanding ofAotearoaas being a bicultural country influenced developments taking place online potentially will lead to a truly bicultural web space in the near future. (shrink)

Environmental sustainability is one of the contemporary discourses that has abundant values embedded in the Quran and Sunnah teachings. Islam gives great emphasis on environment as it is preserved and protected under the Maqasid al-Shariah. The general outlook of Quranic paradigm on utilizing natural environment is based on prohibition of aggression and misuse. It is likewise founded on the construction and sustainable use. Thus, this article attempts to elaborate key concepts of the Quran and Sunnah teachings that reveal imperative values (...) for environmental sustainability. Research method employs in this paper is an analytical study of Quranic verses with special highlights of tafsir bi al-ma’thur, tafsir bi al-ra’yi, and historical narrative. In short, this paper brings to light the relevance of classical and contemporary works of Quran and Sunnah studies that have meticulous values for shaping the better world of human–nature’s interaction. (shrink)

In the Qur'an, there are many verses that positively point to the value of man, as well as verses that touch on his mistakes, sins and flaws. In these verses, the value of man is not absolutely attributed to greatness, nor is it definitely characterized by evil. It can be said that the Qur'an measures the value of human beings through their beliefs and behaviors in general. Despite this general attitude of the Qur'an, the discourse of "ashref-i mahlûkat/the most honorable (...) creature" used for people in Muslim culture is a very assertive expression. According to our observations this expression, which is famous in the religious tradition, is generally associated with the seventieth verse of Isra Surah. However, there is no evidence in the aforementioned verse to support this statement in all its aspects. In the verse, it is said that man is not superior to all beings, but to some beings. Despite this, the proof of the statement that "man is the most valuable being" with this verse leads to the mistake of attributing a meaning that the verse does not say to it, even if it is not intentional. In this study, the authenticity of the expression "ashref-i mahlûkat" will be the subject of examination in the context of al-Isra 17/70, which is cited as evidence for this statement. (shrink)

Contemporary Islamic management scholars have agreed that values are embedded in quality management. Their agreement is grounded on the famous prophetic tradition encouraging diligence in work, uttered more than 1400 years ago, which has been narrated authentically. However, little studies have specifically indicated its application in quality management activities. As quality management is initiated in the West, little attention has been given to Islamic perspective of the discipline. However, as the Japanese had successfully implemented quality management in their cultural value (...) perspective, many parties come to acknowledge the significance of values. In the literature, various Islamic values have been linked to quality management practice. While studies analyzing and categorizing them is limited, several values are redundant or being termed differently, though they are similar in crux. This article compiles the values and categorizes them depending on similar bases of Quranic verses or Prophetic traditions. The categorization proposes a set of Islamic values related to quality management practice, based on a simple frequency analysis matrix. Finally, this article concludes with prospects for future research. (shrink)

►JOHN CORCORAN AND IDRIS SAMAWI HAMID, Two-method errors: having it both ways. Philosophy, University at Buffalo, Buffalo, NY 14260-4150, USA E-mail: [email protected] Philosophy, Colorado State University, Fort Collins, CO 80523-1781 USA E-mail: [email protected] Where two methods produce similar results, mixing the two sometimes creates errors we call two-method errors, TMEs: in style, syntax, semantics, pragmatics, implicature, logic, or action. This lecture analyzes examples found in technical and in non-technical contexts. One can say “Abe knows whether Ben draws” in two (...) other ways: ‘Abe knows whether or not Ben draws’ or ‘Abe knows whether Ben draws or not’. But a stylistic TME occurs in ‘Abe knows whether or not Ben draws or not’. One can say “Abe knows how Ben looks” using ‘Abe knows what Ben looks like’. But syntactical TMEs are in ‘Abe knows what Ben looks’ and in ‘Abe knows how Ben looks like’. One can deny that Abe knows Ben by prefixing ‘It isn’t that’ or by interpolating ‘doesn’t’. But a pragmatic TME occurs in trying to deny that Abe knows Ben by using ‘It isn’t that Abe doesn’t know Ben’. There are several standard ways of defining truth using sequences. Quine’s discussions in the 1970 first printing of Philosophy of logic [3] and in previous lectures were vitiated by mixing two [1, p. 98]. The logical TME in [3], which eluded Quine’s colleagues, was corrected in the 1978 sixth printing [2]. But Quine never explicitly acknowledged, described, or even mentioned the error. This lecture presents and analyses two-method errors in the logic literature. [1] JOHN CORCORAN, Review of Quine’s 1970 Philosophy of Logic. In Philosophy of Science, vol. 39 (1972), pp. 97–99. [2] JOHN CORCORAN, Review of sixth printing of Quine’s 1970 Philosophy of Logic. In Mathematical Reviews MR0469684 (1979): 57 #9465. [3] WILLARD VAN ORMAN QUINE, Philosophy of logic, Harvard, 1970/1986. (shrink)

Genetically modified organisms have increasingly dominated commodity crop production in the world in the endeavour to address issues related to food security. However, this technology is not without problems, and can give rise to bioethical issues for consumers, particularly Muslims. The Islamic perspective on GMOs is complex and goes beyond just the determination of whether food is halal or not. If the food is halal, but the process to obtain it is not thoyibban, as it is unethical, then the food (...) cannot be permitted under the Maqasid al-Shari’ah. This paper examines ethical issues pertaining to GM crops and how the related ethical issues contradict with Islamic principles beyond the binary distinction between the contaminated and uncontaminated food. Since GM technology is a contemporary issue that may not be directly addressed in the al-Quran and Sunnah, other Islamic sources should also be referred to when drawing up this code of ethics to achieve the objective of Syariah. Maqasid al-Shari’ah can be applied to frame the Islamic bioethics guideline as it is comprehensive and encompasses moral principles directly applicable to modern biotechnology. The paper subsequently explores how the principles of Maqasid al-Shari’ah are applied in addressing these ethical issues. (shrink)

The concept of circular economy entails the reduction of resource inputs and the reclamation of waste in order to tackle the environmental, economic, and social challenges that sprang from the persistence of the linear economic model. Implementing a circular economy certainly has its own challenges. One of which is to find a sustainable supply chain. Sustainable supply chains are designed and man¬aged by combining practices responsible for the environment and society throughout the life cycle of a product or service. This (...) is possible to achieve through good collaboration between supply chains and having a supply chain design with a sustainable concept. Thus, this research discusses the effect of sustainable supply chain management on circular economy performance mediated by circular economy capability. The objects of this research are 82 courier service companies on Java Island. This research employed quantitative design. The data collection method involved distributing online questionnaires to middle – top managers as respondents. The results show that sustainable supply chain management has a positive effect on environmental performance, then sustainable supply chain management has a positive effect on financial performance. Furthermore, circular economy capability partially mediates the correlation between sustainable supply chain management and environmental performance, and partially mediates the correlation between sustainable supply chain management and financial performance. This research conveys the direction of further research in the same re¬search context. (shrink)

This research investigates the growing impact of virtual currencies, with a specific focus on how Bitcoin, a leading digital currency, influences gold prices. It delves into the evolving role of Bitcoin in the traditional financial sphere, examining its effect on gold, a classical asset and a benchmark of economic stability. Through this study, we aim to understand the nuances of this unique interaction and its implications for the broader financial landscape. This paper presents an in-depth case study that examines the (...) correlations and potential causal relationships between the volatility in virtual currency markets and gold price fluctuations, a traditional indicator of economic stability and a renowned safe-haven asset, with a particular focus on the period encompassing the COVID-19 pandemic. Using a range of econometric methods, including time-series analysis and the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) model, this research analyzes historical price data from the past decade, with a special emphasis on the impact of the COVID-19 pandemic alongside other key geopolitical events and macroeconomic factors, to elucidate the interplay between these distinct asset classes. (shrink)

À partir du cadre de consultation d’évaluation préalable à la prise en charge dans la consultation transculturelle, l’auteur aborde deux situations d’accompagnement culturellement éclairé à la parentalité par don traditionnel d’enfant et par adoption dans la première situation et par don à la fois légal et légitime d’ovocytes dans la seconde. Les représentations culturelles de la parentalité chez les deux familles migrantes se trouvent dynamisées par la loi du pays d’accueil et les techniques de procréation médicalement assistée pour donner lieu (...) à des métissages et à de nouvelles manières de faire famille en situation migratoire. L’étrangeté des représentations et des pratiques culturelles de la parentalité implique un décentrage clinique évitant leur interprétation par des troubles psychiques ou leur réduction à des croyances n’ayant pas ou peu de poids face à la science. (shrink)

The term non-governmental organisations (NGOs) has been well-known for the development of human rights, charity works and organisational developments. On the other hand, some NGOs also have their specialised roles to help the community such as in conflict resolution, cultural preservation, policy analysis and information provision. Apart from that, there are many categories of NGOs: Islamic-oriented non-governmental organisation (IONGOs), faith-based organisation (FBO), humanitarian NGOs (HNGOs) and government organised NGOs (GONGOs). However, in this research, the researchers focus on how IONGOs compare (...) with NGOs in assisting the lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) community based on four hijrah NGOs: Persatuan Islah Movement, Persatuan Insaf Pahang, Hijrah Republique Network and Usrah Iqrak. These four NGOs were chosen because of their roles in assisting the LGBT community. In this research, the researchers adapt the qualitative research by using a case study method; phenomenological approaches and a document analysis have also been applied as well. The result shows that these four IONGOs are different from the NGOs based on the seven typologies applied: intersection, distinct, substantive, subset, co-existing, atomistic grouping and constitutive. The implications of this article highlight the fact that IONGOs are different from the LGBT NGOs in Malaysia as they focus more on spirituality and an Islamic pathway. Hence, future research should include focus group interviews with all the members in NGOs that assist the LGBT hijrah in the community. Contribution: This study contributes to LGBT hijrah community and its relationship towards the establishment of Islamic-oriented non-governmental organisation (IONGOs). (shrink)

Gilbertson et al present a considered analysis of the abstract problem of ‘sedation’ at the end of life,1 and it is reassuring to see the separation of multiple practises that are often grouped under the heading terminal sedation. In their work, the authors attempt to introduce and justify a new practice in the care of those dying with significant suffering—expanded terminal sedation (ETS). This analysis will not, however, help our colleagues at the bedside. Here, we will focus on the flaws (...) which are most relevant to clinicians: jurisdiction, uncertainty and reversibility. The authors’ focus on a jurisdiction that does already allow medically assisted in dying confuses their analysis. For example, either an instance of their proposed ETS does amount to intentionally hastening death, in which case it should be treated as a means of euthanasia and practised only where that is permitted, subject to its limits and regulations; or it does not amount to intentionally hastening death, in which case there is no reason to specify such jurisdictions. To explain that the most controversial elements of terminal sedation have been tacitly ‘accepted’ by the society in question does not invalidate the concerns. It is beyond the scope of this response to explore these, but to us, …. (shrink)

Massimiliano Tomba's Insurgent Universality locates an “alternative legacy of modernity” in how revolutionary movements across three centuries and four continents interpreted and claimed different pasts, concepts, and alternatives for themselves. These movements, from the Communards to the Zapatistas to the Russian Revolutionaries, engaged in democratic experiments in self-government, radical equality, and collective possession. In this forum, Tomba's interlocutors offer reflections and questions about the position of the critical historian, universality, and colonialism. Tomba's response explains the stakes of his project with (...) two further examples of his historiographic practice. (shrink)

In recent decades, the trope that classical Muslim thinkers anticipated or influenced modern European thought has provided an easy endorsement of their contemporary relevance. This article studies how Arab editors and intellectuals, from 1882 to 1947, understood the twelfth-century Andalusian philosopher Ibn Ṭufayl, and Arabo-Islamic philosophy generally. This modern generation of Arab scholars also attached significance to classical Arabic texts as precursors to modern European thought. They invited readers to retrospectively identify with Ibn Ṭufayl and his treatise, Ḥayy ibn Yaqẓān. (...) Comparisons of Ibn Ṭufayl to European thinkers, and re-presentations of Ḥayy ibn Yaqẓān as the precedent or genesis of European thought, facilitated these editors’ global imaginaries, anti-colonial projects and political fantasies. This article tracks these projects and fantasies through the afterlife of Ḥayy ibn Yaqẓān from early printings and generalist surveys to later editions and studies, as Ibn Ṭufayl’s significance became sutured into his imagined importance for Europe, and for going beyond Europe. (shrink)

As the country with the largest Muslim population in the world, Indonesia has great potential in the halal industry. However, research on symbols in Indonesia’s Islamic philosophy and economic history is still far behind that of other countries. Therefore, efforts are needed to improve its study. This research aims to describe and understand the importance of the symbol in the philosophy and history of Islamic economic practices in Indonesia. The findings of this qualitative research, conducted in Indonesia, have practical implications (...) for the halal industry and Islamic economic practices. Data was collected by conducting observations, in-depth interviews, and documentation. Data analysis is carried out by reducing data, presenting data, and giving meaning to the data that has been collected, and from that meaning, conclusions are drawn. This research has concluded that the essence of the Islamic economic process in Indonesia is an effort to fulfill the needs of the Indonesian people based on Islamic values to achieve happiness in the world and the hereafter. The Islamic economic system has become a phenomenon that is the object of the study of Islamic economic philosophy in Indonesia today. The urgency of Islamic economic philosophy in the context of Indonesian Muslim society can be found at the level of implementation. Islamic economic practices have become a way of life for the people of Indonesia. The main principle of Islamic economics holds fast to the concept of tawhid. Many things can be learned from the Islamic economy in Indonesia, ranging from the rules of legal buying and selling, lending and borrowing with legal contracts, and investment in Islam to the prohibition of usury, avoiding things that are haram, injustice, and usury. The Islamic economic system has proven to be beneficial for all people, both Muslims and non-Muslims. (shrink)

This research drew on the authors’ long experience in the implementation of the “_Hikmah_ Pedagogy” which is based on the Philosophy for Children’s teaching method. Specifically, the study examined the influence of the pedagogy on the participants’ perceptions of and feelings about their thinking and reasoning skills. The sample comprised 188 Malaysian and international students from an international secondary school in Malaysia. This consisted of students in four Grade levels, ranging from Grades 7 to 10. An instrument named “_Hikmah_ Feedback (...) Survey - HFS” was employed for data collection. The findings were supportive of the positive influence of the pedagogy on students’ abilities to think and reason better after experiencing the programme. Furthermore, the participants demonstrated a considerable improvement in their cognitive and social-communicative skills, as evidenced in the scores obtained for the post-programme’s test. This affirms the fact that the _ḥikmah_ pedagogy is highly recommended in Malaysia’s march towards its Vision 2020 developmental goals. Implications of the study were discussed and suggestions were proposed to educators and stakeholders in secondary school education. (shrink)

Aesthetics; philosophy; Yāsīn, ʻAbd al-Salām.

Conducting research as a member of a cross-cultural team offers numerous methodological challenges, not the least of which is negotiating insider / outsider statuses. In reflecting upon these issues, this article draws from experiences encountered by an insider / outsider team interviewing Malaysian older adults. From gaining access to participants, to the “communal” setting of the interview, to askingmeaningful questions through translation, we experienced the slippage and fluidity, the advantages and disadvantages of being both insider and outsider. Our experiences are (...) analyzed first through thetraditional definitions of insider and outsider, then through more contemporary critical and postmodern frameworks. From these perspectives, concepts of positionality power, and knowledge constructionare discussed for their value in mirroring the cross-cultural dimension of this research, and our insider / outsider positions within the process. (shrink)

The rate of Occupational injury and work-related diiseases in Indonesia is considered to be t he highest in South East Asian Region. International Labor Organization (ILO) reported the level of competitiveness regarding Occupational and safety performance in Indonesia was 98 out of 100 countries. Previous studies have reported that the major causes of occupational injury and work - related diseases primarily influences by the workers behavior. The aim of this study is to identify the relationship between perception and occupational injury (...) and work-related diseases. A cross sectional study was conducted among 200 workers in plywood company in West Kalimantan. The independent variables were perceived of susceptibility, perceived of severity, perceived of benefit and perceived of self efficacy , whereas the dependent variable s are occupational injury and work-related diseases . Multiple linier regression was employed to examine the relationship of the variables. This study found that perceived of susceptibility, perceived of severity, perceived of benefit and perceived of self efficacy were significantly associated with occupational injury and work-related diseases (p=0,000). The strongest predictor variables to occupational injury and work-related diseases are are perceived of benefit (t=2,087 and 4,189), perceived of self efficacy (t=2,370) and perceived of susceptibility (t=1,637). (shrink)